dika
Senin, 10 Desember 2012
Jumat, 01 Juni 2012
Politik
Politik
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan
ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga
dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
politik adalah usaha yang
ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik
Aristoteles)
politik adalah hal yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
politik merupakan kegiatan
yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
politik adalah segala
sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam konteks memahami
politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi,sistem politik, perilaku politik, partisipasi
politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk
mengetahui seluk beluk tentang partai politik.
Etimologi
Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing
bersumber dari bahasa Yunani τα
πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara)
dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota).
Secara etimologi kata "politik"
masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti
hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti
orang-orang yang menekuni hal politik.
Ilmu politik
Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara,perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.
Terdapat banyak sekali sistem politik yang
dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme,federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme,meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.
Lembaga politik
Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga
bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan
adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan
Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan
negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang
terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan
fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun
informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang
politik.
Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan
siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi
tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu)
adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang
KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan
siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.
Persoalan utama dalam negara yang tengah
melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah
pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan
keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan
norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga
feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti
bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik
dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan
mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum
dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong
terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena
diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa
dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara
untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu
lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.
Hubungan Internasional
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional
adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser
untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam
bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat
(dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep
baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan,
organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting
dalam politik internasional.
Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World
Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih
besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di
Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.
Persatuan Bangsa Bangsa atau
PBB merupakan organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara
di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan
realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif,
setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi
unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk
melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan multilateral dan bukan tindakan unilateral atau
sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan
melibatkan PBB, merupakan bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang
dilakukan lewat PBB.
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata
yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini
sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force)
yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa
mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat
misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa
dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB.
Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama saat
Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
Hubungan internasional telah bergeser jauh
dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya,
ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan
memengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi
lain juga terlihat kemungkinan munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang
mengarahkan pada keteraturan suatu negara
Perilaku politik
Perilaku politik atau
(Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu
atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang
individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya
guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik
contohnya adalah:
Melakukan pemilihan untuk
memilih wakil rakyat / pemimpin
Mengikuti dan berhak
menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol ,
mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
Ikut serta dalam pesta
politik
Ikut mengkritik atau
menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
Berhak untuk menjadi
pimpinan politik
Berkewajiban untuk
melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku
politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan
hukum yang berlaku
Suku Papua dan Filsafat Hidup
Namun ada juga nampak perwujudan kehilangan nuansa
peradabaan hidup seperti degradasi nilai-nilai yang dianut selama ini. Karena
itu kita mengalami kesulitan membangun papua sehingga hingga penghujung abad 20
ini mereka masih tertinggal diantara suku suku lain di luar pulau papua.
Akhirnya hasilnya kurang akan jumlah siswa di tingkat SD, SMP, SMU, dan
Mahasiswa. kurangnya gisi. Kurangnya kesadaran akan kemajuan pada diri mereka
itu salah siapa?. Salah satu yang bisa membebaskan mereka dari kemiskinan
dan keterbelakangan adalah melalui suatu pengambilan keputusan oleh seorang
pemimpin daerah yang didasarkan pada cerminan tuntutan hati nurani rakyat
setempat.
Langganan:
Postingan (Atom)